Berbicara tentang kemacetan, Jakarta bukanlah kota yang baru akrab dengan permasalahan tersebut. Seakan sudah menjadi sebuah hal yang lumrah bahwa Kota metropolitan selalu manjadi daya tarik bagi warga dari luar wilayah Jakarta untuk hijrah ke kota Jakarta. Tentunya, kemacetan bukanlah satu-satunya permasalahan yang terjadi di Jakarta. Kemiskinan, banjir dan lain-lain merupakan masalah-masalah yang juga mendera ibukota Negara Indonesia ini.
Kemacetan menberikan dampak yang
positif dan negative. Di satu sisi, kemacetan menjadi berkah tersendiri bagi
para pedagang asongan yang sering mangkal di perempatan jalan. Namun di sisi
lain menjadi sangat merugikan masyarakat banyak. Berbeda dengan para pejabat
Negara, mereka hampir tidak pernah merasakan dampak dari kemacetan itu sendiri
karena mereka selalu diberikan keistimewaan dalam berkendaraan.
Masalah perhubungnan ini menjadi
salah satu urusan wajib pemerintah DKI dalam menata lalulintas di Jakarta. Maka
pemerintah kemudian mengambil kebijakan untuk melakukan beberapa pembangunan
sarana transportasi untuk mengurangi kemacetan.
Pembangunan Busway merupakan salah
satu proyek pertama yang terbilang sukses. Dalam hal ini, banyak penumpang yang
beralih menggunakan transportasi tersebut. Namun ternyata, hal tersebut belum
mampu untuk mengatasi masalah kemacetan di Jakarta. Hal ini disebabkan karena
terjadinya penyempitan jalan yang dipakai untuk membangun jalur busway dan
masih banyak masyarakat yang menggunakan kendaraan pribadi. Selain itu,
kebijakan pemerintah DKI yang menaikan pajak kendaraan bermotor, yang bertujuan
untuk menekan angka pertumbuhan kendaraan bermotor ternyata tidak berjalan
sebagai mana mestinya.
Saat ini, pemerintah sedang merancang
pembangunan MRT dan ERP. Hali ini juga merupakan upaya yang dilakukan
pemerintah DKI untuk mengatasi kemacetan serta menata kembali kota Jakarta.
Melihat langkah-langkah yang diambil
pemerintah untuk megurai masalah kemacetan inti, bukan tidak mungkin akan
menuai pro dan kontra. Pada awal pembangunan jalur buaway, kemacetan parah
terjadi di mana-mana. Aktivitas masyarakat menjadi terhambat. Seharusnya, selama proses pembangunan,
pemerintah harus berani mengambil langkah tegas dalam mengurangi jumlah
kendaraan yang melintas selama proses pembangunan berjalan. Pemerintah
seharusnya mengeluarkan kebijakan untuk melarang atau membatasi jumlah
kendaraan yang melintas. Hal ini seharusnya menjadi pelajaran penting buat
pemerintah untuk pembangunan MRT dan ERP, jika itu akan benar-benar dibangun.
Program
yang seharusnya menerapkan kaidah-kaidah good governance dalam penyelenggaraan
perhubungan tidak dapat merespon kebutuhan masyarakat Jakarta saat ini.
Pemerintah harus mampu dan berani mengambil kebijakan dalam menata kebali lalulintas
Jakarta dengan cara membatasi penggunaan kendaraan pribadi, membatasi jumlah
kendaraan yang masuk ke jalur-jalur protokol, serta menyediakan informasi
terkait jalur-jalur yang menjadi tujuan masyarakat saat terjebak kemacetan.
Dalam hal ini, solusinya tidak hanya sebatas pengalihan jalur.
Dari beberapa langkah-langkah yang
diambil pemerintah di atas, ternyata belum dapat menjawab permasalahan yang
menyebabkan terjadinya kemacetan di Jakarta yakni:
1. Tingkat
pertumbuhan kendaraan bermotor yang tidak bisa dibendung oleh pemerintah DKI
2. Tidak
efektifnya aparat Polantas dalam mengatus jalur lalulintas.
3. Kurangnya
kesadaran masyarakat dalam mematuhi peraturan.
4. Pembangunan
jalan yang tidak memenuhi standar, dalam artian bahwa jalan yang dibangun hanya
mampu bertahan selama 1 tahun dan setelah itu, rusak kembali.
5. Pertumbuhan
kendaraan bermotor tidak diimbangi dengan pembangunan jalan yang memadai,
ditambah lagi penyempitan jalan akibat pembangunan jalur busway.
0 komentar:
Posting Komentar